MANGGARAI BARAT, metro7.co.id – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Nusa Tenggara Timur (LMN EW NTT) mengecam keras surat edaran Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 perihal himbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. LMND EW NTT, menilai bahwa surat edaran Kemendikbud tersebut sebagai bentuk pembungkaman demokrasi dalam dunia akademik.

“Kami menilai, surat edaran Kemendikbud tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi di dalam dunia akademik,” tegas Ketua LMND EW NTT, Marianus Engel Bell, Rabu (14/10/2020).

Marianus menjelaskan, surat edaran tersebut tidak sejalan dengan semangat Tri Darma Perguruan Tinggi dan sangat berpotensi mengkebiri kebebasan akademik.

Kemendikbud, kata Marianus, seharusnya menjauhkan diri dari intervensi kekuasaan yang mencederai demokrasi di dalam dunia pendidikan.

“Harusnya, Kemendikbud menjauhkan diri dari segala bentuk intervensi kekuasaan yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi di dalam dunia pendidikan. jangan kemudian nilai-nilai demokrasi itu dikangkangi oleh kekuasaan demi kepentingan oligarki yang akan mengorbankan kepentingan rakyat,” tegas Marianus.

Lanjut Marianus, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud telah mencedarai peradaban dunia kampus dan sangat orbais.

“Menurur kami, Nadiem Makarim telah mencederai peradaban dunia kampus dan sangat orbais. Seperti pemberlakuan Normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kampus yang hendak mematikan kekritisan Mahasiswa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kampus sebagai tempat ilmiah memiliki asas otonomi kampus. Surat yang dikeluarkan Mendikbud juga telah mencederai semangat ”Kampus Merdeka” Bahwa Kampus akan diberikan kemerdekaan dalam menjalankan seluruh proses akademik yang demokratis dan berperikemanusiaan.

Keikutsertaan mahasiswa mengontrol kebijakan-kebijakan publik, cerminan dari praktek negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

“Kemerdekaan Mahasiswa dalam mengontrol kebijakan publik merupakan cerminan dari negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, jangan sekali-sekali membatasi perjuangan mahasiswa dalam melawan segala kebijakan yang pro neoliberalisme,” ujar Marianus. *