GUNUNGSITOLI, metro7.co.id – Ketua DPC GMNI Gunungsitoli-Nias, Joko Puryanto menilai kurangnya perhatian dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah, terbukti sampai saat ini masyarakat yang sekian tahunnya bertani dengan cara sendiri dan juga sampai saat ini masih menggunakan sistem biasanya.

Proses perkembangan dan pertumbuhan masyarakat bawah dan juga menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang tidak terlepas dari perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang jika di pelihara dengan semaksimal mungkin.

“Hal ini harus benar-benar diperhatikan betul oleh pemerintah baik secara nasional, regional, dan nasional. Secara nasional Indonesia tumbuh dalam dunia agraria sejak dahulu hingga sekarang namun kadang hal tersebut terlihat diabaikan oleh pemerintah. Khususnya kepulauan Nias yang saat memang terus hidup dan bergelut dalam dunia pertanian dimana 70 % masyarakatnya terus bergelut dalam dunia pertanian,” sebut Joko Purwanto kepada Awak Media, Sabtu (05/09/2020).

Demikian pula halnya di Sumatera Utara, banyak yang bergelut dalam dunia pertanian namun kurang perhatian penuh dari pemerintah provinsi Sumatera Utara yang tidak pernah sama sekali punya program dan konsep terhadap pertanian.

“Kami menilai pemerintah Provinsi Sumut benar-benar tidak ada progres baik pembangunan, maupun pertumbuhan ekonomi. Terbukti sampai saat sama sekali pemerintah provinsi tidak ada tindakan yang responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian diwilayah Sumatera Utara, Khususnya di Pulau Nias,” tutur Joko lagi.

Lebih Lanjut, Joko mengungkapkan bahwa berbagai penguatan sumber daya manusia dalam dunia pertanian serta dalam kegiatan produksi pertanian, pemanfaatan sumber daya pertanian, serta tindakan-tindakan yang membantu masyarakat petani sampai saat ini tidak pernah ada. Sehingga sektor pertanian di wilayah Sumatera Utara tergolong tidak berhasil dan tidak berdaya saing.

“Terus master plan terhadap pembangunan reforma agraria di tingkatan regional dan khusus daerah sama sekali tidak terarah dan perlu di kaji ulang oleh pusat. Agar penerapannya benar-tidaknya menyentuh rakyat dan tersampaikan di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.

Selan itu, para wakil rakyat juga perlu mendorong hal ini, sangat di sayangkannya jika proses pertumbuhan ekonomi dalam bidang agraria ini tidak pernah tersentuh di dalam pembahasan anggota DPRD baik tingkat satu maupun di tingkat dua.

“DPRD harus mampu memberikan kebijakan penuh yang mampu mendorong proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian dan juga sekaligus proses pengelolaan yang memang di ikut sertakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi,” tegas Joko.

Dirinya berharap agar peran pemerintah inilah yang sebenarnya di akan lahir dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang betul memerlukan proses kebijakan dalam bentuk terapan langsung di dalam dunia masyarakat saat ini.

“Kita berharap peran pemerintah dalam pembangunan sistem ekonomi pertanian yang kita dambakan bersama akan benar-benar terwujud dan mampu di jawab oleh pemerintah terutama dalam menghadapi tantangan zaman ke depan ini yang makin jelas menjadi dilema masyarakat,” pungkas Joko. ***