LABUHANBATU, metro7.co.id – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggelar rapat koordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi nelayan dilaksanakan di ruang rapat Bupati. Rabu
(20/09/2023).

Pada ketersediaan BBM Solar di Kabupaten Labuhanbatu yang berdampak kepada masyarakat terkhusus nelayan tersebut.

Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar berharap pemerintahan akan segera memberikan solusi yang kongkrit.

“Ia, mari sama-sama kita menyelesaikan hal ini, karena kami merasa bahwasanya nelayan sangat butuh BBM Subsidi yang berada di Kecamatan Panai Hilir, sampai ke Kecamatan Bilah Hilir, ” ujarnya.

Menurutnya, rakor hari ini untuk mencari solusi agar kendala – kendala yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama.

Sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat khususnya para nelayan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Adlin Tanjung menyampaikan, bahwa terdapat 2.300 kapal nelayan 95% dibawah 5GT.

Sedangkan saat ini nelayan belum mendapatkan BBM Solar bersubsidi dikarenakan DKP belum dapat mengeluarkan surat rekomendasi.

Dijelaskan, bahwa surat rekomendasi tidak dapat dikeluarkan oleh DKP karena persyaratan dalam peraturan BPH Migas No.17/2019, dan permasalahan akan dilakukan evaluasi nantinya.

Sekaligus penyesuaian peraturan yang ada. Karena rakor dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan para peserta yang hadir.

Turut hadir dalam Rakor Asisten I| Setdakab Ikramsyah, Polres Labuhanbatu, Kodim 0209/LB, BPH Migas, Syahbandar PP STB Asahan, UPP Kelas IlII Tanjung Sarang Elang, Pertamina Rayon || Sibolga, dan peserta rapat lainnya. *