RANTAU — Bupati Tapin Drs H Idis Nurdin Halidi MAP menyerahkan laporan keuangan pelaksanaan APBD kepada BKP Perwakilan BPK RI Propinsi Kalimantan Selatan, Rabu (4/4/2012) lalu di Banjarbaru.
Rombongan Bupati Tapin yang datang disambut penuh keakraban di aula BPK RI Perwakilan Propinsi Kalsel di Banjarbaru.
Laporan keuangan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Wilayah Kalsel Jack Anwar Mursidi, sekaligus penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2011 dari BPK RI Wilayah Propinsi Kalsel. Kedatangan Bupati didampingi oleh Kepala DPPKAD Drs H Samsi, Kepala Inspektorat Syamsuni MAP, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tapin Ir Nurdin MS, serta Wakil Ketua DPRD Tapin H Rian Jaya SE.
Bupati Tapin mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK RI yang selama ini selalu memberikan kesempatan untuk berkonsultasi dalam pelaksanaan keuangan dalam rangka pembangunan di Tapin tahun 2011. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyampaian laporan kegiatan pembangunan Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2011,” ujar Bupati.
Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang mengharuskan penyampaian laporan keuangan kepada BPK.
“Jadi dalam hal ini Bupati Tapin selaku kepala daerah Tapin menyerahkan LKPD tahun 2011 kepada BPK RI perwakilan propinsi Kalsel sebagai hasil laporan keuangan Pemkab Tapin kegiatan selama tahun anggaran 2011,” terang Bupati.
Dalam kesempatan itu pula Bupati Tapin memaparkan berbagai program pembangunan di Tapin. Mulai dari program yang sudah ada, hingga program yang baru.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Jack Anwar Mursidi di dalam sambutannya mengatakan, pertemuan dengan Pemkab Tapin selain untuk silaturahmi, juga dalam rangka menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Tim BPK RI Kalsel. Untuk diserahkan ke DPRD Tapin dan diteruskan Bupati Tapin dari tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
“Dalam pertemuan penyerahan LKPD dari Pemerintah Kabupaten Tapin juga pihaknya menyerahkan hasil LHP dari BPK RI perwakilan Kalsel untuk kegiatan tahun 2011 sekaligus silaturahmi dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Tapin,” ujarnya.
Termasuk juga hasil pemeriksaan royalti pertambangan, sebagai tindak lanjut sebagaimana koreksi dari Dirjen Minerba Jakarta. Metro7/fit