• Rendah di Awal, Menumpuk di Akhir Tahun
Tamiang Layang – Pola penyerapan anggaran di lingkungan Pemkab Bartim kurang sehat. Kondisi seperti ini berulang setiap tahun anggaran. “Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, dan kemudian menumpuk di akhir tahun,” ujar Bupati Bartim H Zain Alkim mengungkapkan kondisi pengelolaan keuangan.
Zain menyadari, pola penyerapan seperti itu jelas berdampak kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas, serta pada pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal. Diungkapkan Zain, penumpukan realisasi anggaran terjadi di triwulan akhir tahun anggaran.
Trend ini selalu terjadi sehingga sangat tidak sehat dalam pengelolaan keuangan Negara. Baik dilihat dari sudut pandang perekonomian, administrasi, dan manajerial keuangan Negara.
Pengelolaan keuangan Negara itu dikehendaki Zain terserap dengan baik, efektif, dan efesien dalam rangka mendukung pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bartim. Tak heran, berbagai upaya disampaikan Zain agar tahun depan pola penyerapan anggaran ini menjadi sehat.
Antara lain, memanfaatkan anggaran secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana dan prioritas program pembangunan. Selanjutnya, Zain juga meminta SKPD menyusun rencana penyerapan dana dan pengadaan barang dan jasa yang baik dan sistematis sehingga pengeluaran anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Demikian pula mempedomani peraturan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun procurement plan sesuai rencana kegiatan. Zain juga meminta  KPPN Buntok membantu terlaksananya penyusunan disbursement plan yang dipergunakan sebagai alat satuan kerja dalam memonitoring penyerapan anggaran.
Bahkan masyarakat diminta meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga lebih merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pembangunan tersebut. Seluruh elemen diminta untuk mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor dalam pelaksanaan kegiatan.
Zain juga menginstruksikan agar SKPD menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menghilangkan hal yang berpotensi menghambat investasi di daerah. Terakhir yang dilakukan adalah mengimplementasikan rencana kegiatan, serta terkait dengan pendidikan agar dilakukan pembayaran gaji, tunjangan, honorarium guru, dab daba BOS ke sekolah. Dengan demikian, masyarakat akan dapat mempercayai kinerja dari pemerintah. (Metro7/M Jaya)