Tamiang Layang — Sekretaris Daerah (sekda) dan Inspektorat Kabupaten Bartim diminta bekerja lebih keras dalam mengawasi disiplin pegawai negeri sipil (PNS) selama masa Pemilukada ini.  Pelayanan publik dan penyelenggaraan roda pemerintahan akan terganggu jika para PNS pegawai ikut-ikutan berpolitik dan mendukung langsung para calon kepala daerah.
 “Komadan tertinggi PNS adalah sekda, dibantu dengan inspektorat harus bekerja keras untuk mengawasi kinerja PNS selama Pemilukada ini,” kata Wakil Bupati Bartim Yuren S Bahat.
Ditegaskannya, PNS bukan alat politik dan bukan pula sebagai pengabdi kandidat kepala daerah. Dia adalah pelayanan masyarakat dan abdi negara. Berpolitik praktis dalam Pemilukada bukan ranah dari PNS.
Jika tetap memaksa ikut dalam dukung mendukung tentu akan berhadapan langsung dengan aturan. Selain aturan disiplin kepegawaian, selama proses Pemilukada ini Panwaslu akan melakukan pengawasan keterlibatan PNS.
“Netral sajalah, seluruh PNS, baik sekda hingga paling bawah. Fokus ke tugas dan tidak terpengaruh dengan Pemilukada,” pintanya. Terkait dengan keikutsertaannya sebagai calon Bupati Bartim, Yuren menegaskan akan berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia mengaku akan menjaga waktu kerjanya sebagai wakil bupati.
Diungkapkan Yuren, dia di saat pagi hari akan fokus dengan tugas sebagai wakil bupati. Demikian pula jika ada tugas kedinasan di luar daerah, tentu tidak bisa masuk kerja menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
Kecuali jika sudah jam tugas negara  berakhir, menurut Yuren, dia bebas mau apa saja. Demikian pula nantinya pada saat cuti masa kampanye, tentu akan melepaskan sementara tugas kenegaraan tersebut. (Metro7/M Jaya)