AMPAH – Warga Muara Awang Kalimantan Tengah mengeluhkan kondisi jalan di desa mereka yang saat ini rusak parah. Padahal jalan tersebut merupakan akses penting perekonomian masyarakat setempat.

Kepala Desa Muara Awang Rahmadi mengeluhkan pembangunan di Kabupaten Bartim saat ini menurutnya masih belum menyentuh daerah terpencil seperti wilayah desanya.
“Jalan yang menuju di desa tersebut (Muara Awang, red) saat turun hujan tidak bisa dilewati oleh sepeda motor, karena kondisinya bukan saja hancur, melainkan sudah menjadi kubangan lumpur sepanjang 12 Km,” keluhnya.
Pada tahun 2011 lalu, Rahmadi mengaku sudah mengusulkan perbaikan jalan tersebut kepada Bupati Zain Alkim melalui proposal, yang saat itu mendapat respon positif dari Bupati Bartim.
Usulan yang disampaikan kepada Bupati sebenarnya sudah diperhatikan dan Dinas Pekerjaan Umum pun sudah ditunjuk untuk melaksanakannya pada tahun 2011 lalu, tetapi sayangnya menurut Rahmadi malah tidak tepat sasaran.
 “Desa yang tidak diusulkan malah mendapat perbaikan, seperti jalan Netampin sampai Desa Muara Awang. Kenapa tidak dimulai dari Desa Muara Awang saja pengerjaannya. Kalau pekerjaaan itu dimulai dari Desa Netampin, berarti Desa Muara Awang sama saja tidak diperbaiki. Apalagi sejak awal pengerjaan, pihak kontraktor tidak pernah melaporkannya kepada kami sebagai Kades,” ucap Rahmadi.
Ditambahkannya, meski sudah dikerjakan, pada kenyataannya jalan Desa Muara Awang malah semakin rusak parah, karena ternyata hanya dilaksanakan  sampai batas Desa Netampin saja.
Desa Muara Awang merupakan wilayah terluas di Bartim, yakni 12,000 m² dengan jumlah KK 246 dari 799 jiwa, terbagi menjadi 5 RT. Mayoritas penduduknya adalah petani karet.
“Sekitar satu tahun lebih saya menjabat sebagai Kades Muara Awang, program yang sudah tercapai melalui dana PNMP tahun 2010 lalu adalah pembangunan jembatan sebanyak dua unit dan pembuatan drainase sepanjang kurang lebih 200 m,” imbuh Rahmadi di samping pembangunan jembatan Mangkarau sepanjang 20 m yang menghubungkan dengan Desa Netampin sampai Ampah.
“Pembangunan jembatan itu masih terkendala bencana alam,” ungkapnya.
Terkait penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) pada tahun 2011 lalu berjumlah Rp39 juta lebih, Rahmadi menuturkan bahwa seluruhnya diperuntukkan bagi rehab Balai Desa serta menambah peralatan bergerak seperti meja dan kursi dengan perbandingan, 30% operasional, sisanya 70% adalah pembangunan fisik.
“Ke depan, rencananya kita akan membuat ruang kantor untuk Kades dan BPD dilengkapi kamar kecil. Kami berharap pemerintah bisa mempercepat akses perbaikan jalan di desa terpencil, agar dapat kembali memperlancar perekonomian warga,” harapnya. Meto7/M.Jaya