BANJARMASIN, Metro7.co.id – Dugaan terjadinya eksploitasi anak di Banjarmasin membuat anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin bereaksi.

 

Komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini lantas mengkritisi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. 

 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Hendra menekankan, ketika adanya kabar seperti itu, dinas terkait seharusnya langsung bergerak untuk menindaklanjuti. 

 

“Selama ini, yang saya lihat, dinas terkait justru malah kerap saling tunjuk tanggung jawab. Diserahkan ke satpol pp untuk menertibkan, mereka berdalih hanya bisa sampai ke penertiban. Demikian juga ketika diserahkan ke Dinsos atau DP3A,” ucapnya. 

 

Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkapkan oleh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantaran mengingat permasalahan yang terjadi adalah tanggungjawab bersama. 

 

“Kalau memang ada unsur eksploitasi anak, segera saja diselesaikan. Unsur terkait mesti harus langsung turun tangan. Fokus untuk mengatasinya,” tekannya. 

 

Disamping itu, ia juga menyoroti adanya dugaan tindak kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orangtuanya sendiri. 

 

“Kemudian, itu kan dugaannya tidak hanya eksploitasi anak. Tapi juga adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Bila sudah ada saksi, dan terbukti, bisa saja dimasukkan ke ranah pidana,” tegasnya. 

 

Hendra pun menjabarkan, peristiwa yang terjadi disinyalir bukanlah yang pertama kali di Kota Banjarmasin. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada kasus serupa. 

 

Hanya saja, hingga kini tidak begitu mencuat ke permukaan. Meskipun, indikasi ke arah eksploitasi anak terlihat dengan jelas. 

 

“Mesti ada duduk bersama ketika melihat menjamurnya anak jalanan, badut, dan lain-lain. Kami di Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin selalu siap dilibatkan untuk mencari solusi terkait hal itu,” tuntasnya.