BARABAI, metro7.co.id – Money politik atau politik uang menjadi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020.

Indikasi praktek tidak sedap ini, berpotensi terjadi terlebih ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap karut marutnya perekonomian masyarakat.

Hal ini, harus mendapat perhatian serius dan menyeluruh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DPD Partai Berkarya HST, Yajid Fahmi AS mengingatkan masyarakat akan dampak buruk dari transaksi politik uang. Dampaknya sangat berbahaya dan dapat menciderai proses demokrasi.

“Juga berpotensi buruknya pengelolaan pemerintahan. APBD yang tidak pro rakyat, bahkan, bisa berujung pada pejabatnya yang melakukan korupsi,” katanya kepada Metro7, Senin (7/12).

Anggota DPRD HST Komisi II ini mengajak masyarakat untuk selektif dan bijaksana dalam memilih pemimpin pada Pilkada tahun 2020 ini. Jangan sampai dipengaruhi oleh kegiatan politik uang.

“Pilkada merupakan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin yang kompeten dan peduli pada rakyat, pilihlah berdasarkan kualitas dan program kerja yang jelas,” ujar Yajid.

Pelaksanaan Pilkada, menurutnya, hendaknya tidak hanya sebatas proses pemilihan pemimpin. Tapi juga menjadi fase untuk mendapatkan pemimpin yang baik.

“Demokrasi adalah cara untuk menentukan pemimpin agar memiliki legitimasi melalui pemilihan. Persoalannya, apakah pemimpin itu mampu membangun dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan Bawaslu, Panwascam, Panwasdes agar bekerja maksimal dan peka akan situasi terkini, apalagi terkait pelanggaran tindak pidana pemilu di masa tenang.

Lanjutnya, banyak anggaran yang dikucurkan dalam rangka pengawasan, harapnya sebanding dengan kinerja yang didapatkan.

“Jangan sampai tindak pidana berlangsung seperti bukan rahasia umum. Bawaslu jangan seakan tidak melihat, apalagi terkesan tidak tahu,” tutupnya. *