BARABAI, metro7.co.id – Sempat dituding lamban dalam menangani pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) pun akhirnya buka suara.

Pihaknya pun menyebut telah memberikan perhatian serius dan membeberkan strateginya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam keterangan tertulis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang juga Plt Kepala Dinsos PPKB PPPA, Wahyudi Rahmad menyampaikan, Pemkab HST menjadikan penanganan itu sebagai prioritas dalam rencana intervensi yang disusun dalam RPJMD periode 2021 – 2026.

“Hal itu adalah debagai wujud nyata visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati HST mengembangkan perekonomian daerah HST dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya, Rabu (18/1).

Strategi yang dirumuskan pihaknya pun beragam, mulai dari peningkatan pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan serta jasa.

Lalu, peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dan infrastruktur dasar, ketahanan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja.

“Kompleksitas kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itu strategi pananggulangan kemiskinan diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan-persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan,” bebernya.

Lanjutnya, sehingga, tahun ini untuk melaksanakan kebijakan penanganan kemiskinan di Kab HST sesuai dengan kemampuan keuangan daerah menganggarkan dana sebesar krang lebih Rp71 miliar, terbagi pada lintas SKPD pengampu program kegiatan penanganan kemiskinan, eksekusi penanganannya pun mengedepankan kolaborasi.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan yang berjalan, pihaknya pun menilai kinerja pemerintah daerah terdapat progres kinerja positif. Hal tersebut ditunjukkan angka kemiskinan dari data rilis BPS terdapat penurunan angka kemiskinan dari tahun 2021 sebesar 6,18 persen menjadi 5,92 persen di tahun 2022.

“Sebenarnya capaian Pemkab HST pada tahun 2020 sudah mencapai 5,64 persen, namun akibat banjir bandang saat itu dan pandemi Covid-19 yang terjadi, sehingga mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan menjadi sebesar 6,18 persen di tahun 2021,” katanya.

“Fokus prioritas kegiatan pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 pun ditujukan kepada pemulihan infrastruktur pasca bencana dan penanganan pandemi covid 19,” tambahnya.

Walaupun demikian, Pemkab HST tetap menangani kemiskinan, hal ini ditunjukan berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrim) di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) data kemiskinan Ektrim di HST termasuk terendah di Kalsel dengan kinerja positif ditunjukan dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim tahun 2022 sebesar 0,19 oersen dari pada tahun 2021 sebesar 0,31 persen.

Menurutnya, tidak tepat kalau ada opini yang menyatakan penanganan kemiskinan di HST hanya terpaku pada bagi-bagi sembako saja atau BLT saja atau bersifat jangka pendek. Program itu merupakan bagian dari salah satu penanganan kemiskinan melalui strategi mengurangi beban hidup masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.

“Strategi penanganan kemiskinan ini tidak hanya ditujukan pada waktu jangka pendek tetapi ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s), terutama tujuan penanggulangan kemiskinan,” tutupnya.