KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis berharap agar pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang Online Single Submission (RDTR OSS), sebagaimana instruksi pemerintah pusat.

“Kabupaten Kotabaru adalah salah satu diantara 57 kabupaten/ kota dengan nilai investasi potensial, diprioritaskan dan didorong percepatannya untuk menetapkan perda dan diundangkan selambat-lambatnya pada bulan mei 2020”, kata Syairi saat di Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/2/20).

Politisi PDIP ini meminta keseriusan pemerintah daerah mempersiapkan data dengan matang, untuk pemaparan di Kemendagri pada 12 Februari mendatang.

“Dengan adanya perda RDTR OSS, siapapun yang berinvestasi di daerah, dalam proses perizinan berusaha tidak akan ada lagi bermasalah dengan kawasan, karena perda ini akan menyajikan informasi bagi pengguna ruang, baik pemerintah, BUMN, masyarakat, swasta maupun dunia usaha,” ujar Syairi.

Rakor ini disampaikan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa semua jajaran harus melakukan terobosan dan keluar dari hal-hal yang bersifat linier dan rutinitas.

Salah satu terobosan tersebut adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan menarik investasi ke Kotabaru.

Presiden juga mengarahkan agar pemda segera menetapkan rencana detail tata ruang sebagai payung hukum dan dasar pelaksanaan percepatan investasi nasional, karena hal ini akan mempermudah perizinan berusaha dengan tetap mematuhi fungsi lahan atau zona dalam perda RDTR.

Ini sejalan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penataan ruang, dimana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat di tingkat pusat dan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. (metro7/syn/rel).