KOTABARU, metro7.co.id – Rapat yang digelar berjam – jam dan alot tersaji dalam rapat dengar pendapat atau hearing terkait aktifitas perusahaan tambang batubara di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Senin (8/2/21).

Dimana dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi II, Jerry Lumenta ini sejumlah permasalahan muncul ke permukaan publik.

Pertemuan digelar rumah wakil rakyat ini, dihadiri sejumlah pihak, diantaranya pihak eksekutif, legislatif, LSM dan perwakilan masyarakat.

Dua wanita pucuk pimpinan di kecamatan dan desa secara gamblang menegaskan memang ada masalah serius yang terjadi dengan kehadiran perusahaan tambang batu bara di wilayah mereka.

Camat Pulau Laut Tengah Meilinda Agustina mengemukakan aktifitas tambang batu bara yang terjadi di Pulau Laut Tengah adalah pengalihan lahan ke tambang secara besar-besaran.

Akan tetapi investasi itu menurutnya masih jauh dari kesan mensejahterakan masyarakat. Sudah lima kali kata Agustina dilaksanakan rapat koordinasi dengan perusahaan namun yang ada hanya janji-janji belaka.

“Masyarakat nonskill harusnya diberikan pelatihan. Contohnya bengkel dan sopir, jangan sodorkan masyarakat dengan bahasa yang tidak mereka paham, ketika tidak bisa diterima di perusahaan. Kami mohon kepada petinggi kabupaten,” tegas Agustina.

Lain lagi dengan apa yang disampaikan Kades Sungup Kanan, Aisah, dampak perusahaan tambang sebut Aisah di desanya cukup meresahkan. Mulai dari kegiatan blasting yang berimbas pada rumah warga dan sangat terasa. Belum lagi soal perekrutan tenaga lokal yang masih jauh dari harapan.

LSM Formula mengatakan ada tiga poin yang mereka sampaikan di forum kali ini. Ketua LSM Formula Marikan menyebut tiga poin itu diantaranya soal tenaga kerja lokal, kemudian kegiatan blasting perusahaan dan underpass.

Marikan pun kecewa dengan pihak perusahaan tak hadir untuk memberikan jawaban terkait poin -poin tersebut. Ia juga meminta pihak eksekutif dan legislatif ikut andil memperjuangkan hak -hak masyarakat di sekitar tambang.

Ketua Komisi II sekaligus pimpinan RDP, Jerry Lumenta juga menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan. Padahal kehadiran sangat dibutuhkan, untuk menjelaskan keluhan-keluhan warga.

Perusahaan, sebut Jerry hanya memberikan penjelasan melalui surat, yang intinya kegiatan dilakukan perusahaan sudah sesuai prosedur.

Usai rapat, ia pun menarik kesimpulan terkait tenaga kerja, Jerry meminta pemerintah daerah agar bekerja sama dengan perusahaan mengadakan pelatihan.

“Dengan harapan masyarakat Kotabaru memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan,” kata dia.

“Untuk underpass kita sampaikan ranahnya itu ada di provinsi, sedangkan soal dampak blasting, warga agar membuat laporan disertai dokumen foto untuk disampaikan ke perusahaan dan pemerintah,” pungkas politisi PDIP Kotabaru ini. ***