PBB Menolak PKB Abstain
- Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012
Amuntai — Fraksi Partai Bulan Bintang menolak Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2012 yang disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), beberapa waktu lalu.
Salah seorang anggota Fraksi PBB DPRD HSU, Ahmad Junaidi, menilai penyajian data dari masing-masing SKPD sebagai bentuk laporan tidak seragam. “Kami kebingungan untuk melakukan telaahan dari data yang dilaporkan oleh masing-masing SKPD. Karena dari laporan yang ada, beberapa SKPD tidak singkron dan tidak sama,” ujarnya.
Seharusnya dari masing-masing SKPD menyajikan data yang benar-benar lengkap dan seragam. Ada beberapa SKPD yang tidak transparan terhadap data yang dilaporkannya, Sehingga dari laporan tersebut ada beberapa bagian yang terkesan ditutup-tutupi. Karena menurutnya, saat rapat kerja ada beberapa SKPD yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh anggota dewan.
Sementara Fraksi PKB memilih abstain atas Raperda laporan pertanggungjawaban tersebut Menurut juru bicaranya, Junaidi, meskipun pihaknya abstain namun ada beberapa masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah. “Dalam hal ini kita memilih abstain, namun kita berikan masukan pemerintah agar ke depan roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya,” katanya.
Fraksi PKB meminta kepada kepala daerah mengintstruksikan kepada setiap SKPD agar dalam penyusunan RKA harus sesuai dengan indikator kinerja. Selain itu pihaknya juga menyarankan supaya pengelolaan aset daerah harus dikelola dengan baik. Karena saat ini banyak aset daerah yang tidak digunakan oleh PNS yang seharusnya berhak atas aset tersebut. (Metro7/Ayie)
Salah seorang anggota Fraksi PBB DPRD HSU, Ahmad Junaidi, menilai penyajian data dari masing-masing SKPD sebagai bentuk laporan tidak seragam. “Kami kebingungan untuk melakukan telaahan dari data yang dilaporkan oleh masing-masing SKPD. Karena dari laporan yang ada, beberapa SKPD tidak singkron dan tidak sama,” ujarnya.
Seharusnya dari masing-masing SKPD menyajikan data yang benar-benar lengkap dan seragam. Ada beberapa SKPD yang tidak transparan terhadap data yang dilaporkannya, Sehingga dari laporan tersebut ada beberapa bagian yang terkesan ditutup-tutupi. Karena menurutnya, saat rapat kerja ada beberapa SKPD yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh anggota dewan.
Sementara Fraksi PKB memilih abstain atas Raperda laporan pertanggungjawaban tersebut Menurut juru bicaranya, Junaidi, meskipun pihaknya abstain namun ada beberapa masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah. “Dalam hal ini kita memilih abstain, namun kita berikan masukan pemerintah agar ke depan roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya,” katanya.
Fraksi PKB meminta kepada kepala daerah mengintstruksikan kepada setiap SKPD agar dalam penyusunan RKA harus sesuai dengan indikator kinerja. Selain itu pihaknya juga menyarankan supaya pengelolaan aset daerah harus dikelola dengan baik. Karena saat ini banyak aset daerah yang tidak digunakan oleh PNS yang seharusnya berhak atas aset tersebut. (Metro7/Ayie)
Kredit
Tinggalkan Balasan