TANJUNG, metro7.co.id – Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani membuka secara resmi rapat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Bidang Kependudukan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tabalong, Selasa (27/6), di Wisma Pendopo Bersinar Pembataan Tanjung.

Kepala Disdukcapil Tabalong, Rowi Rawatianice melaporkan, kegiatan FKP ini melibatkan sekitar 60 orang yang terdiri dari Kepala UPD Instansi Vertikal, tokoh masyarakat, LSM, tokoh pemuda, perguruan tinggi, Camat se Kabupaten Tabalong, Ketua IDI dan Klinik bersalin serta Lurah di dua Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak.

“Kegiatan pelaksanaan FKP bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dengan harapan publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, serta masyarakat sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memperoleh dokumen kependudukan secara lengkap,” katanya.

Sementara, Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani menyampaikan, subtansi dari kegiatan ini adalah karena Pemerintah menganggap sebuah konsep pelayanan terutama pelayanan kependudukan yang mesti terus dilakukan perbaikan.

“Untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsep-konsep ini harus melibatkan stakeholder, ini luar biasa,” jelasnya.

Konsep pelayanan di era modern Pemerintah Tabalong telah memberikannya melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan berbagai pasilitas seperti menyiapkan ruang tunggu, ruang bermain anak, ada ruang untuk ibu menyusui, disiapkan dispencer.

Sekarang antara yang memberikan pelayanan dan publik yang dilayani jauh berbeda dengan sistem pelayanan dahulu harus menunggu berjam-jam.

“Jadi, sekarang ini pelayanan yang diberikan kepada publik seperti halnya pelayanan yang diberikan kepada pembeli, pembeli adalah raja. Kita harus sepakat, bahwa pelayanan itu dinamis, karena kita berhadapan dengan orang yang mau dilayani yang super dinamis,” bebernya.

“Itu sebab kita harus terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, agar upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.