JAKARTA, metro7.co.id – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW) akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus penerimaan fee dan gratifikasi pada proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022, dan langsung ditahan, Kamis (18/11/2021).

“Tersangka AW pada awal tahun 2019, menunjuk Maliki (MK) sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU. Untuk menduduki jabatan tersebut diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK atas permintaan oleh Tersangka AW,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (18/11/2021).

Penerimaan uang oleh Abdul Wahid, ujar Firli, dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018. Kemudian, pada awal tahun 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas jabatan Bupati untuk melaporkan terkait plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

“Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, MK telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud,” kata Firli.