KERINCI, metro7.co.id – Kabar hangat di kalangan publik tentang persoalan pembangunan di kabupaten kerinci yang sempat menjadi polemik tentang adanya pembatalan sejumlah proyek.

 

Isu soal proyek yang dibatalkan, DPRD Kerinci  gelar kegiatan hearing dengan Dinas PUPR guna melakukan pembahasan yang diselenggaeakan pada hari Kamis 16/9/2021 kemarin. 

 

Dalam hearing, Kadis PUPR Kerinci, Maya Novefri ST, menjelaskan bahwa isu adanya pembatalan proyek tidak benar. Seperti isu tentang jembatan Tanjung Pauh, sampai saat ini tidak ada pembatalan atau dihapus. 

 

“Begitupun dengan proyek yang lain, tidak ada pembatalan. Tidak mudah membatalkan proyek, kan itu sudah dibahas dalam pembentukan APBD 2021,  Dinas PU tidak pernah menghilangkan atau merubah item kegiatan, untuk jembatan Tanjung Pauh saat ini anggaran yang tersedia sekitar Rp 1 Milliar. Dana tersebut untuk jembatan beton, namun anggaran tidak cukup. 

 

Ia mengungkapkan, Bentang jembatan 63 meter dan lebar 4 meter. Kesanggupan dana hanya Rp 1 Milliar saat ini, baru sebatas pengadaan tiang pancang,” ungkapnya. 

 

Harapan maya, meminta kepastian dari Dewan, siap atau tidak menganggar kembali di tahun 2022 mendatang. Jika siap, kita pastikan proyek tersebut tuntas. 

 

“Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek jembatan tersebut Rp 4 Milliar, dan butuh penambahan anggaran Rp 3 Milliar lagi,” terangnya. 

 

Sebelumnya, kata dia, untuk jembatan Tanjung Pauh, juga pernah diusul jembatan gantung dengan lebar 3 meter dan bisa dilalui mobil pickup. Namun, aspirasi masyarakat menginginkan jembatan beton. 

 

“Kalau jembatan gantung butuh anggaran Rp 2 Milliar. Tahun 2020 kemarin pun, juga sudah ada dianggarkan Rp 1,5 Milliar, tapi tidak ada rekanan yang sanggup atau memasukkan penawaran,” terangnya. 

 

“Oleh sebab itu, ada 3 opsi yang kita tawarkan. Pertama kepastian dewan menganggarkan kembali tahun depan untuk lanjutan pekerjaan, penambahan anggaran di APBD Perubahan, dan terakhir menggeser anggaran prioritas, jika opsi pertama dan kedua tidak sanggup.

 

Sementara itu, Irwandri, Ketua Komisi III, juga menyampaikan tiga opsi tersebut. Menurutnya, dari tiga opsi tersebut telah disampaikan nota dinas oleh PU kepada Bupati Kerinci terlebih dahulu. 

 

“Nanti kita tunggu nota dinas dari Bupati. Apakah bisa untuk penambahan anggaran atau tidak, atau dianggarkan sesuai dibutuhkan tahun depan, jelasnya. 

 

Namun, DPR tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1,5 Milliar, tidak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya seperti ini, bebernya. 

 

mengenai hal ini, ia mengaku belum ada pembatalan proyek. “Belum ada pembatalan (proyek,red), masih ada di DPA. Tutupnya