PESAWARAN, metro7.co.id – Dahron, Ketua Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (kowappi) pesawaran, menanggapi banyak nya berita di media massa terkait pelanggaran mobilisasi massa, yang dilakukan calon kepala daerah ketika bersosialisasi di tengah situasi pandemi.

Menurut Dahron ketika ditemui di kantor kowappi pesawaran,Rabu(11/11/2020), banyak nya pemberitaan terkait pelanggaran mobilisasi massa oleh calon kepala daerah di kabupaten pesawaran harus menjadi perhatian serius lembaga pengawas terutama Bawaslu.

“Kalo kita amati di media massa, yang sering dimuat itu adalah pelanggaran, berupa pengumpulan massa oleh calon kepala daerah, situasi pandemi covid19 seperti ini tentu nya pengumpulan massa adalah hal yang sangat beresiko, kalau udah sering terjadi pelanggaran, lembaga pengawas seperti Bawaslu harus tegas memberikan sangsi ” kata Dahron

Ditambahkan nya lembaga pengawas harus benar benar serius memberikan sangsi kepada siapa saja Paslon yang melanggar protokol kesehatan ataupun mobilisasi massa

“Harus tegas berikan sangsi sesuai aturan PKPU dan jika itu terjadi secara berulang maka sangsi nya harus lebih keras lagi, karena kalo itu ngumpulin massa apalagi ada anak anak nya resiko nya terlalu besar terhadap penyebaran covid19” ungkapnya.

Selain itu Dahron juga menambahkan pelibatan media massa oleh lembaga penyelenggara pilkada sangat diperlukan ketika situasi pandemi,sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi lebih jelas, tentang hal apa saja yang harus dilakukan ketika mengikuti tahapan penyelenggaraan pilkada

“Semua harus dilibatkan termasuk media, karena situasi pandemi covid19 ini masyarakat perlu sekali diberikan informasi yang jelas tentang apa saja hal hal yang harus dilakukan ketika pencoblosan ataupun saat tatap muka,” jelasnya.

Dahron juga mengapresiasi langkah yang dilakukan polres pesawaran dalam menanggulangi penyebaran covid19 dengan secara rutin melakukan operasi yustisi covid19 di wilayah hukum polres pesawaran.

“Kami juga mengapresiasi kinerja polres pesawaran terkait kegiatan operasi yustisi dalam hal penanggulangan penyebaran covid19 ,tentunya hal itu juga harus di contoh oleh penyelenggara pilkada ataupun peserta pilkada untuk juga ikut mengajak masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.