KUPANG, metro7.co.id – Badan Perbatasan Propinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Wilayah berbasis Kawasan Strategis Nasional serta penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan negara pada tujuh kawasan wilayah kabupaten perbatasan se-Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di lantai empat Hotel Pelangi Kota Kupang, Jumat (22/7/2022).

Ketujuh Kabupaten yang merupakan wilayah strategis pembangunan nasional yang masuk dalam lokasi prioritas pembangunan nasional adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Alor.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh perwakilan para kepala badan ataupun utusan serta 24 camat dari tujuh Kabupaten yang merupakan lokasi prioritas strategis pembangunan kawasan perbatasan yang hadir secara tatap muka dan tiga orang Nara sumber dari kementerian pekerjaan umum, kementerian keuangan dan Bapenas yang hadir melalui Zoom atau video confrens dan kegiatan ini langsung di buka oleh Sekda Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Banyak usul saran dan kritikan dari para camat dan para kepala badan perbatasan dan utusan kabupaten dari ketujuh kabupaten wilayah perbatasan, yang mana dari ketujuh Kabupaten terdapat dua kabupaten yang notabene wilayahnya merupakan daerah kepulauan yang wilayah perbatasan berupa lautan yang sampai dengan saat ini tidak di perhatikan oleh pemerintah pusat maupun propinsi lewat pembangunan yang masuk prioritas nasional.

Dua Kabupaten atau wilayah kepulauan yang memiliki batas antara Indonesia dengan Australia berupa lautan adalah kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua. Kedua kabupateni ini meminta Bapenas dan kementerian terkait untuk memberikan perhatian serius kepada daerah lokasi prioritas yang batas wilayahnya dengan negara Australia berupa lautan yang sampai dengan hari ini belum tersentuh pembangunan seperti yang telah di miliki oleh daerah lain yang batas wilayahnya daratan.

Menanggapi usulan saran dan kritik dari para camat dan para kepala badan perbatasan ke tujuh kabupaten wilayah perbatasan, Kepala Badan Perbatasan Propinsi Nusa Tenggara Timur Petrus Seran Tahu mengatakan bahwa, sebagai garda terdepan dan ujung tombak di daerah perbatasan, para camat dan kepala badan perbatasan kabupaten seharusnya meyakinkan para bupati di masing-masing daerah untuk membantu operasional pengelolaan wilayah Kecamatan sebagai wilayah strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Petrus Seran lebih lanjut mengatakan bahwa sebagai daerah strategis lokasi prioritas pembangunan nasional, terdapat tiga hal Utama yang perlu di ketahui yakni pertama kebutuhan infrastruktur ekonomi dasar, yang kedua kebutuhan infrastruktur kesehatan dasar dan yang ketiga adalah kebutuhan infrastruktur pendidikan dasar. dan tiga aspek ini merupakan urusan wajib negara, dan pemerintah yang perlu berkolaborasi membangun di area atau wilayah perbatasan.

“Dan teman-teman adalah pasukan terdepan perbatasan walaupun perangkat otonom musti harus perlu berkomunikasi dengan bupati,” ujar Kepala badan sekaligus calon sekda Kabupaten Malaka tersebut.

Sementara itu menurut Camat Halmahera Kabupaten Sabu Raijua, Daniel Loggo ketika di temui di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa kegiatan hari ini yang diadakan oleh Badan Perbatasan Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka koordinasi Fasilitasi Peningkatan Wilayah berbasis Kawasan Strategis Nasional serta penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan negara pada tujuh kawasan wilayah kabupaten perbatasan perlu di apresiasi.

Akan tetapi Daniel meminta agar pembangunan di wilayah perbatasan jangan monoton atau lebih dominan ke daerah atau kabupaten yang wilayah perbatasannya daratan, sementara yang daerah atau kabupaten yang wilayah perbatasan lautan seperti Sabu dan Rote Ndao justru tidak perhatikan.

“Kita berharap ya kalau bole pemerintah pusat dan pemerintah propinsi juga perhatikan daerah kami yang batas wilayahnya adalah lautan sehingga ada pemerataan,” ujar Daniel Loggo.

Menurutnya, pembangunan yang selama ini di lakukan oleh pemerintah pusat dan propinsi terkesan diskriminatif.

“Kita punya potensi alam misalnya di kabupaten Rote Ndao ada mulut seribu dan kabupaten Sabu Raijua ada Kelapa Maja, akan tetapi kita tidak punya anggaran yang cukup sehingga kita minta pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran bagi daerah atau kabupaten yang wilayah perbatasan dengan laut sehingga bisa dapat di manfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkpnya.

Daniel menambahkan bahwa kalau tidak melalui pembangunan fisik di alihkan ke pembangunan ekonomi dan usaha kecil menengah sehingga masyarakat kita di daerah perbatasan laut yang masuk dalam lokasi prioritas pembangunan nasional agar dapat merasakan pembangunan di wilayah kabupaten yang menjadi lokasi prioritas pemerintah.

ia juga menuturkan bahwa setiap daerah dengan masalah yang berbeda-beda atau bervariatif, termasuk sumberdaya daya manusia. .

“Banyak anggaran yang sudah di kucurkan pemerintah untuk pembangunan termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun kendala Sumber daya manusia kita yang minim maka perlu di rubah pola pikir masyarakat kita, sehingga anggaran dari pemerintah betul-betul dapat di mamfaatkan oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Daniel Loggo berharap pemerintah propinsi melalui dinas pariwisata dan ekonomi rakyat dapat mensuplai anggaran dalam penyelenggaraan festival kelapa maja yang akan berlangsung pada september nanti di wilayah kabupaten Sabu Raijua yang juga masuk wilayah perbatasan dengan negara Australia.

Kegiatan Rakor Daerah Perbatasan di akhiri dengan pembacaan surat keputusan bersama antara badan perbatasan propinsi dan tujuh kabupaten perbatasan di wilayah Propinsi NTT yang di tanda tangani oleh oleh Kepala badan perbatasan propinsi dan empat orang kepala badan perbatasan kabupaten. ***