MALAKA, metro 7.co.id  – Tiga partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati malaka dengan tagline SN-KT, meminta masyarakat desa Na’as khususnya dusun beimauk dan dusun maktihan untuk memilih paslon no urut satu yang di yakini sebagai paslon yang lurus dan merakyat.

” Dalam orasinya ketua dewan pimpinan cabang partai persatuan indonesia ( Perindo ) Yulius klau menegaskan bahwa, kami tiga partai pengusung yakni PSI, PKB dan Perindo berkomitmen untuk mengusung Dr simon nahak dan Kim luky taolin dengan alasan bahwa, Simon nahak dan Kim taolin merupakan dua figur yang merakyat sehingga kita berikan label tiga partai pengusung sebagai kualisi kerakayatan”, pungkasnya.

Yulius lebih lanjut mengungkapkan bahwa, Paslon simon nahak dan Kim taolin merupakan pasangan yang membawa perubahan untuk masyarakat malaka. sebab keduanya memiliki kemampuan baik itu dari aspek pendidikan maupun dari aspek kultur sosial budaya yang selalu menjunjung tinggi nilai budaya wesey wehali sabete seladi, sebagai fondasi pembangunan SDM dan tata kelola wilayah dan pemerintahan kabupaten Malaka, tuturnya.

” Ia menegaskan agar masyarakat tidak boleh takut dan malu untuk mengkritisi pemerintah, sebab pemerintah itu adalah mandataris rakyat yang memperjuangkan hak-hak rakyat demi kesejahtraan rakayat dan kemajuan sebuah wilayah”, pungkasnya.

yulius klau ( Ama nai Alan ) sebelum menutup orasinya menegaskan bahwa, wilayah desa Na’as, desa maktihan serta desa motaulun merupakan wilayah zona merah atau basisnya dr Simon nahak. sehingga bila mana ada oknum yang klaim bahwa tiga desa ini miliknya mari kita buktikan pada pilkada 9 desember nanti, tandasnya.

” Sementara itu dalam orasinya ketua fraksi PKB DPRD kabupaten Malaka Roberth taruk ( Ama nai ulu kaberan )  menegaskan bahwa, bapak mama dan adik kakak serta ipar-ipar yang hari ini datang dengan ketulusan hati tanpa paksaan untuk memberikan dukungan kepada paslon SN-KT, lewat mandat yang di berikan oleh bapak mama dan adik-adik untuk menobatkan pak simon nahak dan pak kim taolin sebagai bupati dan wakil bupati malaka merupakan satu langkah baik untuk kesejahtraan dan kemajuan kabupaten malaka tercinta”, pungkasnya.

Ama nai kaberan menegaskan bahwa, pemerintah tingkat bawah yakni kepala desa harus perlu memahami bahwa saya di pilih oleh masyarakat dan harus memperjuangkan kesejahtraan dan keadilan bagi masyarakat, bukan mengintimidasi, mengintervensi serta mempolitisasi program bantuan demi kepentingan politik  maka itu satu kejahatan yang luar biasa, tegasnya.

” Ia lebih lanjut mengutip slogan Scorates filsuf yunani, yakni berikanlah kepada rakyat apa yang menjadi miliki rakyat dan berikanlah kepada pemerintahan apa yang menjadi hak pemerintah . sebab khas terbesar negara berasal dari pajak yakni 80 % dari pajak bumi dan bangunan. sehingga apa yang sudah berikan oleh rakyat semestinya harus di berikan pula kepada rakyat tanpa intimidasi dan mempolitisir program bantuan untuk tujuan politik”, imbuhnya.