LABUHANBATU, metro7.co.id – Akibat tingginya prevalensi stunting riskesda, kini pemerintah kabupaten Labuhanbatu menggelar rapat sistem manajemen pada aksi ke-7 publikasi. Bahkan prevalensi stunting mencapai 27%, berdasarkan hasil SSGI pada tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Hal tersebut, terlihat dari tumbuhnya di provinsi Sumatera Utara, berdasarkan prevalensi stunting riskesda dari tahun 2018-2021 telah mencapai 32,3%, sedangkan untuk 36,47 % di Kabupaten Labuhanbatu.

Kegiatan acara rapat tersebut, dilaksanakan di Aula Hotel Rantauprapat Jalan Jendral A.Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. kemarin.

Dalam pidato tertulis, Ketua pelaksana TPPS Kabupaten Labuhanbatu Hj.Ellya Rosa Siregar, S.Pd.,MM, melalui Plt Kadiskominfo Labuhanbatu Ahmad Fadly Rangkuti, Kamis, (08/12/2022) menyampaikan, bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Dalam hal ini, sebagai penguatan dan penajaman strategi nasional percepatan penurunan stunting guna mencapai target prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Menurutnya, dari salah satu cara yang dilakukan mengatasi sanitasi dimaksud, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui dinas PUPR telah menempuh langkah-langkah dengan membangun sarana sanitasi umum.

Begitu juga hingga ke perumahan masyarakat yang terdaftar sebagai Desa Lokus stunting yakni, Desa Tanjung Haloban, Sei Siarti dan Kecamatan Bilah Barat dengan jumlah 50 buah per Desanya.

Sesuai data, salah satu penyebab dan penyumbang terbesar permasalahan adalah tidak ada ketersediaan sanitasi jamban dari kebiasaan masyarakat dengan BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Hal inilah, mengapa harus diselesaikan menjadi pokok utama pembahasan tim satgas stunting kabupaten Labuhanbatu.

“Iya, dari aksi ke-7 publikasi stunting tim satgas percepatan penurunan stunting, hal ini dinas kesehatan terus berusaha menekan dan permasalahan sebab menjadi atensi presiden RI”, tandasnya.

Penuh harapan stacholder terkait, baik itu Dinas Kesehatan, PUPR, Camat hingga Desa sigap menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Friska E.Simanjuntak mengakui salah satu persoalan besar di daerah lokus Stunting adalah sanitasi, ” masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan”. ujarnya.

Diharapkan, melalui dana desa bisa dialokasikan untuk pembangunan sanitasi didaerahnya.

“Jadi, mari kita buat sistem data dari pengelolaan sumber informasi dimulai dari identifikasi kebutuhan data agar apa yang dibutuhkan di lapangan dapat kita ketahui dan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, agar target 14% ditahun 2024 tercapai”. ujar Friska.

Dalam kegiatan acara mengikuti rapat turut hadir yakni, para perwakilan kepala OPD, Kepala Puskesmas, Camat, Lurah, Kepala Desa dan stacholder terkait. ***