TANJUNG –  Kegiatan bimbingan teknis (bimtek)  Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 dibuka secara resmi oleh Bupati H.Anang Syakhfiani, Selasa (25/9/2018) bertempat di aula Wisma Pendopo Bersinar Pembataan Tanjung.
 
Dalam Sambutannya Bupati Tabalong H.Anang Syakhfiani, mengatakan Pemerintah Kabupaten Tabalong begitu bersemangat untuk menerapkan sistem ini, mengingat pada tahun 2014  lalu telah menganggarkan dana mencapai ratusan juta rupiah untuk menyikapi data penerima rastra, dan data penerima bantuan-bantuan yang lain.
 
Hal itu akibat selalu tidak pernah sinkron antara Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial dengan petugas kader dilapangan, sehingga dilakukan pendataan kembali.
 
Namun ternyata data tersebut tidak dipakai oleh Kementerian Sosial, padahal penerima rastra, penerima PKH setiap hari terus berubah dan hal ini perlu dipahami bersama  baik oleh Kementerian Sosial maupun Pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri, bahwa data yang berkembang dilapangan itu bersifat dinamis.
 
 “Oleh karena itu saya berharap data sepuluh hari kemudian sudah mulai berjalan,” katanya.
 
Pemerintah Kabupaten Tabalong sebutnya juga  langsung menambahkan 81 orang fasilitator sehingga ditiap Desa dan Kelurahan masing-masing ada 1 orang, yang tugasnya setiap hari terus  mengamati apakah perkembangan di Desa/Kelurahan memungkinkan terjadinya perubahan penerima rastra atau PKH  atau penerima bantuan sosial lainnya.
 
Saya harap lagi agar penerima bantuan sosial haruslah objektif,”  tegas Bupati Anang.
 
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong H.Yuhani mengatakan, Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan dengan tujuan pertama untuk memahami kebijakan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
 
Kedua yakni memahami dan mampu menjalankan aplikasi SLRT dengan baik  serta terintegrasi dengan  BPS dan Dinas Sosial. Lalu ketiga,  memahami strategi komunikasi dan aplikasi sistem layanan terpadu di Daerah.
 
“Yang ke empat agar kita mampu menyusun rencana aksi pelaksanaan sistem layanan terpadu,” katanya.
 
 
Bimtek Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) juga merupakan program Nasional yang didukung dengan program Pemerintah Daerah, SLRT adalah sebuah kegiatan khusus untuk menangani bagaimana penanggulangan kemiskinan, mulai dari level bawah.
 

H.Yuhani menambahkan sampai saat ini jumlah warga miskin di Tabalong, dari data tahun 2017 ada 15.400 KK, dan sekarang di tahun 2018  ada 15.000 KK  yang berarti ada penurunan 400 KK. (metro7/via)