Tanjung, metro7.co.id – Rapat kerja Komisi III DPRD Tabalong pertanyakan beberapa pelaksanaan pembangunan yang terlambat dan progres 0 persen pada Rapat Kerja Komisi dengan Dinas PUPR Kabupaten Tabalong terkait

Evaluasi Program Kegiatan Triwulan I TA.2024 dan Renja TA 2025 di Gedung Graha Sakata, Jumat (05/04)

Anggota komisi III mempertanyakan pembangunan tanggul sungai di Desa Bangkiling dan tanggul sungai Pimping yang baru di bangun namun sudah mulai ada kerusakan, serta program yang belum terlaksana tepat waktu hingga 0 persen proges

Selain itu disorot pula pembangunan beberapa kantor camat di Kabupaten Tabalong juga progres Pintu Gerbang Nansarunai yang belum selesai.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas PU PR Kabupaten Tabalong, Wibawa Agung Pubrata mengatakan beberapa kegiatan dari PU PR sudah review termasuk jalan di daerah terpencil.

Sementara untuk pekerjaan yang ada di semua bidang posisinya ada di perencanaan dan ada pada proses leleng juga sudah ada yang review baik Bina Marga Cipta Karya SDA dan Tata Ruang.

Terkait Gerbang Nansarunai, dijelaskan Agung, diakuinya ada keterlambatan karena beberapa matrial yang di pergunakan berasal dari luar daerah, seperti bahan baja yang didatangkan dari pulau jawa.

“Selain material keterlambatan juga di picu faktor cuaca, namun sekarang pekerjaan sudah selesai, dan kalau masih ada kekurangan akan dibenahi di pemeliharaan,” ujarnya.

Sementara untuk program yang masih O persen, lanjut Agung, pihaknya terkendala ekatalog.

“Tapi akan segera kita benahi, “ungkapnya.

Permasalahan tanggul Sungai Pimping, masih ujar Agung, pihaknya akan segera perbaiki, sementara untuk tanggul Bangkiling akan kerjakan lanjutan dengan catatan ada permintaan pihak desa.

Menjawab rehab kantor camat pihak PU PR memastikan akan ada pengambilan titik kordinat lokasi masing masing usulan karena sebagian besar kantor camat meminta relokasi dan hampir semua minta kantor baru

“Yang siap dibangun tahu ini adalah Kantor Camat Kelua yang akan di relokasi sedang kantor – kantor camat yang lain masih terkendala lahan,” jelas Agung.

Ditambahkannya, semua perencanaan kantor camat di Tabalong akan dibangun dengan prosesor sama bentuk bangunannya, tapi dimungkinkan ada tambahan sesuai kondisi lahan dan permintaan pihak kecamatan Sendiri.

Disisi lain, Ketua Komisi III DPRD Tabalong, H.Muchlis berharap nantinya kantor – kantor yang ada di kecamatan agar tidak terlalu jauh hingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi.

“Saya juga berharap koordinasi PU PR dan Komisi III bisa lebih baik agar memudahkan dalam pengawasan kami, jadi apa yang dikerjakan oleh PUPR, pihak kami dari Komisi III dan juga Badan Anggaran bisa tahu, karena saat ini banyak kegiatan PUPR yang kami tidak tahu,” kata Muchlis.

“Seyogyanya apa saja yang akan dikerjakan sebelum KUA PPAS semua kegiatan dan program lebih baik dibahas dulu di Komisi,”imbuhnya. **