BARSEL, metro7.co.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, alami defisit sebesar Rp 83 miliar. Sebab itu DPRD kabupaten Barito Selatan menyarankan agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menunda pembayaran tujuh Paket Proyek Pembangunan Berskema Tahunan Jamak (Multi Years).

Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ir HM Farid Yusran, menyampaikan bahwa defisit anggaran tersebut diungkapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) pada rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Belanja serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan pada Senin (14/9/2020).

Farid Yusran menjelaskan, dari total defisit anggaran sebesar Rp 83,3 miliar itu, bila dilihat dari hasil kesepakatan bersama beberapa waktu lalu antara pihaknya sebagai legislatif bersama eksekutif hanya menyepakati sebesar Rp 38,1 M. Itu ditutup dengan utang kepada pihak ketiga. Sehingga sisanya sebesar Rp 45,2 M.

“Sehingga DPRD Barito Selatan memberi saran agar menunda pembayaran 7 proyek MultiYears tersebut dan dibayar pada tahun anggaran 2021 mendatang, berdasarkan kemajuan dari masing-masing pekerjaan proyek tersebut, ucapnya.

Menurutnya, apabila dilakukan penundaan, angka pasti berapa nilai dari penundaan tersebut akan terlihat jumlahnya pada akhir Desember 2020 mendatang.

Ia berpendapat, sebenarnya tidak akan menyentuh angka sebesar itu apabila saat pelaksanaan refocusing anggaran, jika Pemkab Barsel mau serius menyisihkan anggaran agar dapat menutupi defisit yang sudah ada.

“Oleh karena itu defisit anggaran yang bersisa Rp 45,2 M ini kami selaku DPRD kabupaten Barito Selatan tidak setuju apabila itu ditutup dengan utang. Oleh karena itu bisa disisihkan dari hasil rasionalisasi dan refocusing anggaran-anggaran kemarin,” pungkasnya.***