Tiga Bupati Tandatangani MoU Pengembangan Industri Rotan, Dihadiri Menteri Perindustrian dan Gubernur
Tamiang Layang — Bupati Barito Timur Drs H Zain Alkim menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang pengembangan industri rotan dengan pihak swasta. Nota kesepahaman itu ditandatangi bersama Bupati Barsel HM Farid Yusran dan Bupati Barut HA Yuliansyah di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Rabu(12/6) lalu.
Selain itu MoU juga ditandatangani oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat, Gubernur Kateng Agustin Teras Narang, serta Direktur Utama PT MTU Hendrik U Ibrahim.
Bupati Zain Alkim mengatakan sangat berterima kasih pada pihak swasta yang mau mengangkat program pemberdayaan masyarakat, Komoditas rotan sangat terkenal di Bartim karena banyak masyarakat setempat bekerja sebagai pengrajin untuk memenuhi kehidupanya sehari-hari.
Selama ini warga menjual rotan keluar daerah seperti ke Cirebon, Banjarmasin dan Surabaya hingga ekspor keluar negeri. Namun dengan modal kerja sama yang baik dengan pihak swasta, maka harga rotan akan terjamin, kemudian nilai tambahnya juga akan terus meningkat. Bukan rotan mentah yang dijual, namun bahan jadi pun layak dijual.
“Saat ini Direktur MTU siap mendukung dan kita yakin Bartim akan menjadi penghasil rotan terbesar di Kalteng bahkan di Indonesia,” ujarnya.
Orang nomor satu di Bartim itu juga menegaskan, sesuai dengan bunyi MoU yang telah ditandatangani bersama tiga bupati, Direktur MTU, Gubernur dan Menteri Perindustrian tersebut akan terus di evaluasi setiap saat.
Artinya akan melakukan pelatihan,kemudian melanjutkan kerja sama lagi dengan Cirebon, dan pengrajin rotan akan dilatih pembuat anyaman.
Pelatihan pengolahan furniture, keterampilan dan keahlianya membuat furniture bisa dimiliki sendiri. Hal ini tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi didukung pihak swasta dan PT MTU yang menjadi motor penggerak.
Selain itu, Menteri Perindustrian RI MS Hidayat mengatakan kunjungan kerja ini dilakukan karena pemerintah pusat berencana menggulirkan program industrialisasi produk dari rotan. “Sudah saatnya Indonesia menumbuhkan industrinya sendiri dengan barang dari hasil hutannya sendiri,” ucapnya.
Oleh karena itu diperlukan kemauan semua pihak baik dari swasta, BUMN dan BUMD untuk menumbuhkan hal itu dan pemerintah akan memfasilitasinya dari segi kebijakan dan memberikan bantuan berupa mesin dan peralatan. “Pemerintah juga akan memberikan pengawalan berupa pembelajaran,bahkan melalui program tersebut kita mengirimkan transmigrasi penduduk dari Cirebon agar dapat menularkan keahlianya dalam membuat produk dari rotan,” ungkapnya.
Selain itu di katakanya, pemerintah pusat telah memutuskan rotan sebagai bagian yang penting dan merupakan prioritas,meski pun tidak memiliki omzet yang sangat besar akan tetapi merupakan sebuah produk dari hasil hutan Indonesia. “Ini harus dimonopoli oleh Indonesia sehingga pemerintah membuat solusi atau kebijakan tidak lagi mengekspor rotan mentah keluar negri semenjak setahun lalu,” katanya.
Dengan melakukan processing pengolahan rotan di Indonesia lanjut MS Hidayat, akan dapat terjadi proses nilai tambah bagi kesejahtraan masyarakat. (Metro7/Ali/Fauzi)
Bupati Zain Alkim mengatakan sangat berterima kasih pada pihak swasta yang mau mengangkat program pemberdayaan masyarakat, Komoditas rotan sangat terkenal di Bartim karena banyak masyarakat setempat bekerja sebagai pengrajin untuk memenuhi kehidupanya sehari-hari.
Selama ini warga menjual rotan keluar daerah seperti ke Cirebon, Banjarmasin dan Surabaya hingga ekspor keluar negeri. Namun dengan modal kerja sama yang baik dengan pihak swasta, maka harga rotan akan terjamin, kemudian nilai tambahnya juga akan terus meningkat. Bukan rotan mentah yang dijual, namun bahan jadi pun layak dijual.
“Saat ini Direktur MTU siap mendukung dan kita yakin Bartim akan menjadi penghasil rotan terbesar di Kalteng bahkan di Indonesia,” ujarnya.
Orang nomor satu di Bartim itu juga menegaskan, sesuai dengan bunyi MoU yang telah ditandatangani bersama tiga bupati, Direktur MTU, Gubernur dan Menteri Perindustrian tersebut akan terus di evaluasi setiap saat.
Artinya akan melakukan pelatihan,kemudian melanjutkan kerja sama lagi dengan Cirebon, dan pengrajin rotan akan dilatih pembuat anyaman.
Pelatihan pengolahan furniture, keterampilan dan keahlianya membuat furniture bisa dimiliki sendiri. Hal ini tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi didukung pihak swasta dan PT MTU yang menjadi motor penggerak.
Selain itu, Menteri Perindustrian RI MS Hidayat mengatakan kunjungan kerja ini dilakukan karena pemerintah pusat berencana menggulirkan program industrialisasi produk dari rotan. “Sudah saatnya Indonesia menumbuhkan industrinya sendiri dengan barang dari hasil hutannya sendiri,” ucapnya.
Oleh karena itu diperlukan kemauan semua pihak baik dari swasta, BUMN dan BUMD untuk menumbuhkan hal itu dan pemerintah akan memfasilitasinya dari segi kebijakan dan memberikan bantuan berupa mesin dan peralatan. “Pemerintah juga akan memberikan pengawalan berupa pembelajaran,bahkan melalui program tersebut kita mengirimkan transmigrasi penduduk dari Cirebon agar dapat menularkan keahlianya dalam membuat produk dari rotan,” ungkapnya.
Selain itu di katakanya, pemerintah pusat telah memutuskan rotan sebagai bagian yang penting dan merupakan prioritas,meski pun tidak memiliki omzet yang sangat besar akan tetapi merupakan sebuah produk dari hasil hutan Indonesia. “Ini harus dimonopoli oleh Indonesia sehingga pemerintah membuat solusi atau kebijakan tidak lagi mengekspor rotan mentah keluar negri semenjak setahun lalu,” katanya.
Dengan melakukan processing pengolahan rotan di Indonesia lanjut MS Hidayat, akan dapat terjadi proses nilai tambah bagi kesejahtraan masyarakat. (Metro7/Ali/Fauzi)
Kredit
Tinggalkan Balasan