TUBAN, metro7.co.id – Gerah dengan problematika Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII), gruduk kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Selasa (18/8/2020).

Aksi demonstrasi oleh PMII Tuban tersebut merupakan ekspresi kekecewaan atas lambatnya respon dan kurang tegasnya Dinsos P3A Kabupaten Tuban dalam menyikapi permasalahan program penyaluran BPNT.

Spanduk besar bertuliskan ‘Usut Tuntas Problematika BPNT’ mewakili harapan dari perkumpulan mahasiswa yang turun kejalan untuk mendesak Dinsos P3A agar segera menuntaskan persoalan program warga miskin tersebut.

Dalam Press Release PC PMII Tuban oleh Choirul Azis selaku Korlap, ada 6 tuntutan pada aksi tersebut. Diantaranya, stop kerjasama dengan mafia BPNT, kembalikan hak KPM, hindari proses kapitalisasi dan monopoli program BPNT, berikan kebebasan KPM menentukan kualitas bahan pangan ketika bertransaksi di E-warong, tindak tegas monopoli yang dilakukan agen dan Supplier, serta tindak tegas pendamping BPNT yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

M Chanif Muayya, ketua PC PMII Tuban menuturkan kepada Metro7.co.id, bahwa Program BPNT bertujuan sebagai upaya untuk menyaluran bantuan pangan kepada warga miskin, akan tetapi banyak dugaan penyimpangan di lapangan.

“Pelaksanaan BPNT tidak sesuai Pedum yang ada. Padahal sudah jelas di dalam Pedum bahwa prinsip pelaksanaan program BPNT salah satunya yaitu memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan. Mulai dari kualitas, harga dan lain sebagainya. Pokoknya semrawut, ini bukan proyek kemiskinan untuk mencari keuntungan. Semua sudah ada aturan dan ketentuannya,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa program tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan. Namun bila problematika BPNT di Kabupaten Tuban tidak segera diselesaikan, akan menjadi sia-sia. Karena seharusnya Tuban yang notabene kabupaten termiskin nomor 5 di Jawa Timur, harus tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau praktik seperti ini dibiarkan terus menerus, maka bantuan sebesar apapun yang diberikan pemerintah pusat tidak akan membawa dampak bagi pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Ingat, Tuban masih rangking 5 kabupaten termiskin di Jatim. Sampai kapan pun, PMII akan terus menyuarakan dan protes jika program ini masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tegas mahasiswa yang akrab disapa Chanif tersebut.

Memungkasi penuturannya, dia berjanji aksi lanjutan serupa, bahkan yang lebih besar lagi akan terus dilakukannya, bila tidak ada evaluasi dan pembenahan dari program penyaluran BPNT di Kabupaten Tuban. *