MALAKA, metro 7.co.id  – Penyaluran dana bantuan sosial yang anggarannya dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui kementrian sosial bagi masyarakat akibat pandemi covid-19 tidak serta merta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang masuk dalam 14 kategori yang diinstruksikan oleh kemensos dan kementrian keuangan.

Ketidakstabilan data penerima mamfaat bantuan sosial tunai yang sering kali terjadi fluktuasi ketika dalam penyaluran bantuan lewat pos dan giro sebagai salah satu agen yang ditunjuk oleh kementrian sosial untuk menyalurkan dana bantuan sosial.

Problematika ini banyak terjadi di seluruh pelosok tanah air khususnya masyarakat kabupaten Malaka yang juga turut merasakan BST dampak covid-19.

Hal ini di ungkapkan oleh koordinator pendamping Bantuan Sosial Kabupaten Malaka Angela Lake ketika di temui awak media di ruang kerjanya, Selasa (25/8/2020).

Persoalan perubahan data penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Malaka yang kompleks begitu bervariatif. Mulai dari ASN dan tenaga kontrak yang nota bonenya tidak masuk dalam 14 kategori penerima mamfaat BST, hingga perubahan data penerima BST setiap tahapan penyaluran bantuan sosial yang fluktuatif kadang satu dua tahap pencairan BST diterima oleh KPM. Namun, tahap selanjutnya KPM tidak lagi menerima BST.

“Ela lake mengakui bahwa benar ada 5.279 data  penerima manfaat bantuan sosial tunai yang datanya diblokir oleh agen pos dan giro Atambua Kabupaten Belu, sehingga kita dari pendamping BST dan dinas sosial terus berupaya berkoordinasi dengan kementrian untuk mengaktifkan kembali data yang di blokir oleh Pos dan giro sebagai agen penyalur bantuan sosial tunai,” tuturnya.

Sementara untuk bantuan pangan non tunai, pendamping Ela menjelaskan bahwa benar sampai saat ini belum disalurkan sembako kepada KPM.

“Bervariatif ada 3 bulan dan ada yang 4 bulan, dengan alasan saldo kosong. Upaya dari kita selalu berkoordinasi dengan kementerian, dan sudah  mengeluarkan surat kepada kita untuk disampaikan kepada agen penyalur. Yakni Bank BRI untuk mengecek saldo masing-masing KPM lewat pengaktifan friser atau pembekuan rekening, sehingga uangnya bisa dicairkan untuk pembelian sembako,” ucapnya.

Ela menambahkan bahwa pihaknya sudah ketemu dengan kepala BRI. Namun, menurut mereka harus berkoordinasi dengan BRI pusat yang bisa membuka pembekuan rekeningnya, sehingga BRI cabang bisa menyalurkan sembako kepada KPM.

“Kami di dinsos cuman mengetahui soal SP2D nya saja, untuk proses penyaluran itu urusan BRI dengan KPM karna ATM dan rekening ada pada KPM,” katanya.

Korwil pendamping BST mengharapkan kementrian sosial dapat membuka kembali data-data yang diblokir oleh agen pos dan giro, sehingga hak KPM dapat disalurkan kembali. Dan bagi masyarakat kiranya jika dalam penyaluran terjadi perubahan, maka disampaikan ke dinsos selama penyaluran BST dari Agustus sampai Desember.

Ela juga menghimbau kepada pendamping kecamatan agar terus berkoordinasi dengan kepala desa dan camat, agar selalu mengkroscek data-data KPM ketika dalam penyaluran. “Sehingga dapat meminimalisir potensi adanya KPM yang tidak masuk dalam 14 keriteria”, imbuhnya. *