TANJUNG, metro7.co.id – Rapat paripurna DPRD ke 22 masa sidang ke III dalam rangka penyampaian pandangan Umum fraksi terhadap raperda APBD Tabalong 2021 kembali digelar, Senin (14/9/2020) kemaren.

Ada beberapa masukan dari fraksi fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tabalong 2021.

PKS memberi saran agar pemerintah fokus pada penanggulangan covid dan menggerakan sektor ekonomi padat karya. Disektor pendidikan PKS berharap ada solusi biaya murah pada pembelajaran daring bagi anak anak sekolah.

Terkait pendapatan daerah, PKS berharap langkah pemerintah sesui dengan kajian dan aturan yang ditetapkan hingga target pendapatan bisa tercpai, termasuk naiknya PAD Tabalong dari berbagai sektor dengan juga memajukan BUMD yang ada .

Pemerintah juga diminta meningkatkan ketahanan pangan memajukan pertanian di Tabalong dengan melakukn pembinaan dan pendampingan pada para petani yang ada.

PKS juga menyentil buruknya sektor pariwisata yang perlu pembenahan di Tabalong dan meminta perbaikan pengelolaan pada objek wisata Tanjung Puri agar dikelola pihak ke tiga dan pembangunannya dilaksanakan secara serius dan terencana.

Fraksi Demokrat pada masukannya berpandangan pemerintah diminta kreatif membuka sumber pendapatan dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di Tabalong dengan memaksimalkan dana CSR. Melakukan pengelolaan belanja daerah yang baik, mendukung kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Fraksi PDIP juga meminta belanja daerah benar – benar digunakan dengan baik untuk kemakmuran masyarakat Tabalong.

Sementara dari PPP Nasdem meminta pemda tetap menganggarkan APBD 2021 untuk dana penanggulangan dan pencegahan wabah pandemi termasuk perlunya nggaran pemulihan ekonomi di Tabalong. Pemda juga diminta memberi perhatian khusus pada perusahaan perusahaan yang ada untuk peningkatan PAD.

Bupati Anang Syakfiani dalam tanggapannya mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus pada
pemulihan dampak ekonomi memutus mata rantai virus corona.

“Posisi daerah kita Tabalong saat ini dalam zona daerah yang tingkat penyebaranya paling rendah di Kalimantan Selatan dan kita akan lakukan swab masip untuk mencapai 1 persen swab untuk syarat mencapai daerah resiko rendah,” katanya.

Terkait nggaran kesehatan yang menurun pada APBD 2021, bupati mengatakan telah sesuai petunjuk pemerintah pusat dengan penganggaran pada alokasi dana khusus dari pos belanja tak terduga. “Itu merupakan upaya kita bersama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya. ***